Copyright 2022 - Custom text here

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa Sawit menyatakan terdapat persoalan dan mitigasi dalam penyediaan benih sawit, yaitu terkait peredaran benih sawit illegitimate. Yang artinya benih palsu, tidak memiliki dokumen asli, dipasarkan tanpa mekanisme yang telah diatur pemerintah.

Padahal, pemerintah sudah memiliki instrumen khusus soal penyebaran benih, yaitu Keputusan Menteri Pertanian NO 26/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq).

Regulasi perbenihan ini ini luar biasa. Ada Kepmentan No 26/2021, di pasal 66 ada soal pengawasan. Tapi, siapa yang mengawasi perdagangan benih di e-commerce?," kata Ketua Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa Sawit Indonesia (FKPBKSI), Dwi Asmono dalam Perkebunan Outlook 2022, yang disiarkan virtual.

Dwi mengatakan, regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah seharusnya diterapkan dengan tegas, disertai penegakan hukum. Meski, lanjut dia, secara offline atau penjualan langsung secara fisik, pengawasan dan penindakan telah berlaku relatif tegas.

"Jangan sampai seperti kata Pak Bungaran Saragih, regulasi mengatur sesuatu yang relatif mudah, tapi bolong di satu sisi," kata Dwi.

Menurut Dwi, permintaan benih di tahun 2022 diprediksi naik sekitar 7% dibandingkan tahun 2021, dengan estimasi mencapai 110 juta benih.

"Struktur di tahun 2021, pengguna benih utuh 50% adalah petani. Tapi, saya nggak tahu berapa persen yang mengakses melalui penjualan online (online shopping/olshop). Yang jelas, tidak mungkin produsen benih, penangkar, atau petani sawit dalam asosiasi seperti Apkasindo, yang paham pentingnya benih, akan membeli benih di platform online shopping," kata dia. (FIP)