Copyright 2020 - Custom text here

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Kondisi holding PTPN yang kinerjanya kurang menjanjikan selama beberapa tahun belakangan ini menimbulkan wacara untuk mengembalikan PTPN kembali ke Kementerian Pertanian dengan pertimbangan  teknis dan kompetensi.

Induk perusahaan (holding) Perkebunan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III mencatatkan laba konsolidasi pada Januari 2017 sebesar 38 miliar rupiah. Pencapaian ini dianggap lebih baik dari periode 2016 yang masih mengalami kerugian senilai 264 miliar rupiah.

Hanya saja angka Rp. 38 Milyar adalah nilai yang tidak fantastis jika dibandingkan dengan aset PTPN keseluruhan yang memiliki penguasan lahan hingga jutaan ha. Bandingkan dengan ASTRA AGRO yang pada tahun 2016 yang lalu sukses membukukan laba bersih Rp1,6 triliun dari areal kurang dari 300.000 ha.  

 Menurut Asmar Arsad, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), ada spirit yang hilang dari pengelolaan PTPN. Secara ingkrah perusahaan milik negara itu seharusnya dikelola oleh Kementerian Pertanian yang memiliki kewenangan memberikan bimbingan teknis pertanian.

Ia membandingkan ketika PTPN masih di bawah pengelolaan Departemen Pertanian, perusahaan plat merah tersebut menurutnya mengalami kejayaan. Pengembangan industri agro berjalan seiring dengan pengembangan kebun. PTPN menjadi bagian dalam pengembangan program strategis nasional seperti PIR-BUN, yang bertindak sebagai pembina petani dan penampung hasil.

Karena adanya kesinambungan hulu hingga hilir maka petani mendapatkan manfaat dan PTPN memperoleh keuntungan. Selain itu dukungan teknis Kementan serta para pengelola PTPN yang masa lalu adalah mereka yang memiliki jiwa perkebunan dan bukan semata-mata korporasi membuat perusahaan negara tersebut cukup eksis. Tapi yang terjadi saat ini sebaliknya, kebun-kebun PTPN tidak lagi menjadi contoh.

Kebun-kebun yang dahulunya dikenal sebagai sumber bahan baku perkebunan terbaik untuk teh, kopi, kakao atau komoditas lainnya saat ini sudah redup masa kejayaannya. Dan tidak jarang luas arealnya tergerus.

Sementara Gamal Nasir, pengamat perkebunan, menyampaikan hal yang senada. Menurutnya berdasarkan UU perkebunan nomor 39 tahun 2014, ditegaskan pada salah satu pasalnya jika  fungsi pembinaan teknis terhadap perusahaan perkebunan milik negara, swasta dan/atau pekebun dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

Tapi faktanya selama ini peran Kementan sebagai pembina teknis menjadi raib ketika PTPN berada di bawah Kementerian lain. Selain itu, katanya, eksistensi PTPN tidak lepas dari perkebunan rakyat yang merupakan binaan Kementerian Pertanian. Ketika program PTPN tidak selaras dengan pengembangan strategis  Kementan maka yang terjadi adalah kondisi "salah manajemen" yang berakhir pada kerugian.

“Pembinaan perusahaan perkebunan milik pemerintah khususnya yang terkait dengan perkebunan rakyat tidak bisa sepenuhnya diidentikkan dengan pengelolaan perusahaan transportasi atau trading. Industri perkebunan adalah sektor yang sangat berhubungan dengan keberadaaan perkebunan rakyat yang tidak jarang pembinaannya membutuhkan kesabaran, konsistensi dan strategi yang tepat. Seringkali dari sudut pandang coorporate murni biaya pembinaan petani  adalah cost yang tidak segera memberikan kembalian investasi. Tapi dalam jangka panjang hal tersebut baik untuk kesehatan perusahaan", jelas Gamal 

Untuk perusahaan yang tidak terkait  masyarakat sebagai pendukung, kerugian bisa diartikan terjadinya ketidakefisienan operasional perusahaan, sehingga perlu diatasi dengan penjualan aset. Namun untuk perkebunan, ketidakefisienan berarti juga gagalnya pembinaan perusahaan terhadap pekebun yang menjadi mitranya. Penjualan aset seperti lahan mungkin bisa memperbaiki arus cash pada jangka pendek namun pada akhirnya mengurangi kekuatan perusahaan di masa depan, karena pertanian bergantung pada lahan, tambah Gamal.

Sehingga menurutnya wajar jika PTPN menjadi bagian dengan Kementan yang juga bertanggung jawab  terhadap pembinaan teknis dan petani. Pabrik yang efisien dan manajer PTPN yang handal akan tidak berarti ketika perkebunan rakyat yang menjadi binaannya enggan menyupply bahan baku atau produksinya masih rendah. Jika PTPN menjadi bagian dari Kementerian teknis tentu keberaedaan PTPN menjadi bagian dari strategi pengembangan perkebunan. Karena jarang sekali ada perusahaan perkebunan swasta yang tidak menikmati keuntungan yang besar atau rugi untuk kondisi saat ini ketika harga komoditas  cenderung meningkat. Apalagi jika aset lahan yang dikelola cukup besar.