Copyright 2019 - Custom text here

https://www.agrofarm.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Gamal-Nasir-e1522935924578.jpg

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap sub sektor perkebunan.  Berbagai Kementerian dan Lembaga memberikan bantuan bibit, pupuk, alat pertanian dsbnya kepada petani pekebun. Hanya saja, bantuan tersebut kadang kurang berdampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup petani dan tidak jarang, sarana yang diberikan seperti mesin atau alat lainnya yang diberikan pemerintah mangkrak.

Menurut Gamal Nasir, pengamat perkebunan, sudah saat pemerintah merubah paradigma dalam pengembangan perkebunan. Pengalaman yang panjang membuktikan bagi-bagi bantuan fisik saja terbukti tidak efektif.

“Polanya harus diubah. Sebelum menerima bantuan pemerintah harus mempersiapkan kelembagaan ekonomi petani terlebih dahulu. Entah itu mendirikan koperasi atau kelembagaan lain. Kemudian petani diajarkan cara mengelola kelembagaannya dengan baik. Pengetahuan dan wawasan petani diperkuat melalui berbagai pelatihan. Dalam kaitan itu petani harus didampingi penyuluh. Tidak harus dari pemerintah, bisa juga dari perusahaan yang menjadi calon mitra petani yang kemudian mengajarkan hal teknis dan juga pemasaran”, jelas Gamal.

Kegiatan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak hanya satu tahun anggaran lalu, setelah itu ditinggalkan tanpa pembinaan. Bantuan sarana diberikan setelah petani memiliki inisiasi. Melalui kelembagaan petani harus memiliki rumusan atau konsep pengembangan yang dibutuhkan. Setelah  wawasan dibangun biasanya muncul ide-ide yang orisinil dari petani, dan usulan buttom up inilah yang harus didukung pemerintah. 

“Kendalanya, dengan pola ini bisa jadi program bantuan pemerintah tidak berorientasi fisik, sehingga secara politis kurang menarik. Selain itu kinerja pemerintah tidak bisa diukur dengan realisasi pertambahan luasan seperti yang terjadi saat ini. Tapi dengan pendekatan ini maka pemerintah merubah fokus pada peningkatan kesejahteraan petani”, jelas founder Gamal Institute tersebut.

Dalam banyak kasus, untuk sub sektor perkebunan yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran pemerintah. Tidak selalu berupa bantuan fisik namun pemberdayaan dan fasilitasi kemitraan. Pasalnya dengan pasar yang sangat luas dan banyaknya industri yang membutuhkan bahan baku perkebunan sesungguhnya pemerintah bisa mendorong berbagai kemitraan antara perusahaan dengan petani melalui regulasi. Pemerintah kemudian cukup menyediakan bantuan yang tidak bisa disediakan melalui kemitraan tersebut. Sayangnya kehadiran inilah yang kadang kurang terasa ditengah fokus pemerintah meraih swasembada padi, jagung dan kedelai.