Copyright 2019 - Custom text here

https://d3atagt0rnqk7k.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/04/10130256/auto-flowering.jpg

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Bagi teman teman di lembaga tersebut pasti ada perasaan tidak nyaman dengan judul provokasi tsb. Bagi Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, juga beragam ada yang setuju, ada yang takut, ada yang nyaman dengan keadaan sekarang ini.

Sertifikasi Bibit Ilegal?

Cerita lama tetapi masih up to date , bagaimana akal kita bisa menerima kenyataan bahwa Bibit Kelapa Sawit dari sumber dan dokumen illegal di sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi. Bagaimana pula menjalankan SOP sertifikasi di lembaga itu ? Apakah secara sistem lembaga ini di awasi secara internal dan eksternal ? Kemudian apa tindakan Lembaga diatasnya yang bertanggung jawab atas eksistensi lembaga ini ? Dari kejadian tahun 2013, tidak terlihat kelanjutan untuk memperbaikinya.

Alangkah sialnya bagi petani yang menerima benih demikian, membangun kebun dari benih yang tidak bermutu tetapi di katakan bermutu dari lembaga berwenang.  Apa jadinya kebun yang dibangun dari benih yang demikian, tentu produktivitas (dari faktor benih) tidak bisa berharap banyak.  Padahal tanaman perkebunan berjangka panjang, sehingga kerugian berlangsung lama sepanjang umur tanaman.  Bagaimana pula kalau lembaga ini beroperasi seperti ini secara nasional ? Inilah yang kita dorong bersama agar kebijakan pusat untuk menjawab.

Jeritan petani karet Bengkulu atas kebun karet yang di bangun dari program pemerintah (Dirjenbun), sudah tidak terdengar. Namun, ingatan petani masih sangat kuat karena merasakan betapa termiskinkan dengan program itu, membangun dan memelihara selama 7 tahun dan berujung karetnya tidak bergetah.  Rupanya masih juga bibit karet thn 2013 yang dibeli masih hampir sama, hasil evaluasi dari Jakarta mengatakan bibitnya tidak standar.

Cerita Penangkar, banyak terdengar bahwa batasan bibit yang dapat disertifikasi dan yang tidak lulus, tidak sama propinsi satu dan propinsi lainnya. Cara melakukan penilaian mestinya aturan ada dan sama, namun pelaksanaan bisa berbeda. Ada yang mengikuti betul tahapan proses sertifikasi dari persiapan lahan dan tahapan tahapannya, namun ada yang hanya di akhir saja.

Yang membuat geli cerita mengenahi biaya sertifikasi, yang sering tidak seimbang dengan bobot pekerjaan penilaian, antara jumlah objek benih yang dilakukan penilaian dan jumlah orang yang datang dan jumlah hari kerja penilaian dan ini menjadi tanggungan pemohon. Posisi penangkar tidak punya argumen yang cukup untuk mempersoalkan, lagi pula akan beresiko pada lolos tidaknya benih sertifikasi.

Itu semua terjadi dan masih berlangsung, rumusan usulan hanya satu bahwa Lembaga Sertifikasi harus diakreditasi sehingga Lembaga tersebut memiliki kompetensi sebagai lembaga sertifikasi yang menerapkan kaidah kaidah, standar standar yang ditetapkan.  

Membangun Standarisasi Lembaga Sertifikasi

Pertanyaannya apakah lembaga Sertifikasi yang kita punya tidak memiliki standar standar, jawabnya ADA. Namun apakah standar tersebut di jamin dioperasionalkan, jawabnya TIDAK. Karena lembaga ini secara operasional tdk ada sistem yang melekat untuk melakukan pengawasan.  Apapun yang diputuskan oleh lembaga ini benar adanya.

Belum lagi lembaga ini bersinggungan dengan kepentingan ekonomi. Para pihak yang berhubungan dapat mendapat untung berlipat lipat (Ilegal di sertifikasi), sarana untuk menjegal lawan dalam proses pengadaan. Sementara keberadaannya di bawah Dinas Provinsi yang secara alamiah (belum bersih dan sangat berkepentingan) akan tunduk pada kebijakan Dinas. Sisi lain yang membutuhkan benih sebagian besar adalah Dinas.

Akreditasi memastikan lembaga Sertifikasi memiliki kompetensi yang menjamin mutu sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagaimana rumusan Akreditasi sesuai Uu no 20 thn 2014 pasal 1 butir 9 adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.

Dengan demikian bila lembaga sertifikasi perkebunan dilakukan akreditasi maka lembaga tersebut kompeten melakukan rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa bibit yang telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

Kompetensi lembaga sertifikasi setidaknya mampu menjawab setidaknya masalah sertifikasi yang ada selama ini.

Setidaknya, pertama, sarana dan perlengkapan yang harus dimiliki sehingga mendukung tercapainya fungsi penjaminan mutu benih perkebunan. Termasuk didalamnya laboratorium pendukung yang kompeten. Kedua, tenaga PBT yang memiliki kompetensi sebagai Penilai Kesesuaian setiap jenis Benih yang di ampu, dan dibuktikan. Demikian juga Tenaga Pendukung, mulai dari Pimpinan lembaga sampai struktural dibawahnya dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Keempat, standar operasional prosedur setiap benih yang diampu lembaga, untuk melakukan serangkaian tahapan penilaian yang menunjukan proses sertifikasi dari persiapan pembibitan sd bibit siap salur. Kelima, Managemen Operasional layanan yang memberi arah melalui visi dan misi, proses administrasi, penetapan biaya sampai cara pembayaran menggunakan kode billing dst yang meningkatkan kepercayaan. Keenam, instrumen standar lain yang menjamin proses sertifikasi oleh lembaga kompeten mampu menjalankan fungsi secara benar sehingga proses yang ada akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kelebihan lain lembaga sertifikasi benih yang telah diakreditasi menjadi sarana karir SDM profesional bidang perbenihan di daerah dan memberi nilai tawar yang mujarab untuk berhadapan kebijakan Pemerintah Daerah yang sering memutasi personil, termasuk UPTD sertifikasi Benih. Kepala Dinas sebagai atasan langsung dari lembaga ini tidak bisa lagi memaksa seenaknya atas kepentingannya dalam hal benih.

Akhirnya dari uraian di atas mendesak  perlu perubahan radikal dalam Sistim Managemen Mutu Benih Perkebunan, agar petani sebagai stakeholder pengguna benih dilindungi secara baik oleh negara dan secara nasional mendorong produktivitas per satuan luas dari komponen benih. Salam membangun kebaikan dari PPBTPI (Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia).

 

Rusbandi

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penangkar Benih Perkebunan Indonesia