Copyright 2019 - Custom text here

https://img.beritasatu.com/cache/beritasatu/910x580-2/1513244596.jpg

Pengalaman lebih dari 2 dekade ini telah membuktikan pendekatan pemerintah memberikan hanya sekedar memberikan bantuan tanpa membangun sistem tidak akan efektif. Pada akhirnya keberlanjutan dan kemandirian petani tidak terbangun.

Demikian pandangan Mindo Sianipar, politisi Senior PDIP dalam wawancaranya di ruang kerjanya di Kompleks DPR Senayan. Besarnya bantuan pemerintah terhadap petani  dalam hal penyediaan benih, pupuk dan alat khususnya di sub sektor pangan merupakan wujud keperdulian pemerintah terhadap petani serta sebagai strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan.  Namun pendekatan ini tidak memenuhi sprit berkelanjutan karena belum menjadikan penyediaan pangan menjadi bisnis yang menguntungkan.

Dalam konteks ini maka pemerintah harus mengkorporasikan rakyat dalam memproduksi pangan, untuk mewujudkan skala ekonomi pengelolaan lahan persawahan atau tanaman lainnya yang berlangsung secara kolektif dalam luasan ribuan ha, dengan sistem pengelolaan yang mengacu pada SOP teknis yang sama dan melibatkan penggunaan alat dan mesin. Demikian halnya untuk pengolahan hasil harus dilakukan melalui satu processing yang dilengkapi peralatan yang efisien. Sehingga biaya produksi dapat ditekan dan meningkatkan potensi margin.

Sementara di sisi supply pemerintah wajib memberikan subsidi harga pembelian gabah. Sehingga petani dapat memperoleh insentif dari penjualan hasil pertaniannya sementara di sisi lain konsumen tidak dibebani harga pangan yang lebih tinggi atau dengan kata lain harga gabah dapat pemerintah pertahankan agar stabil. Dana untuk stabilisasi harga dapat diperoleh dari kutipan terhadap impor beras atau tanaman pangan lain.

“Menurut pemerintah juga harus menciptakan pola-pola yang dapat mengurangi peran pemerintah. Misalnya dengan pengembangan inti plasma pada tanaman pangan, dengan melibatkan perusahaan negara atau swasta sebagai mitra yang memastikan harga yang menarik. Namun tidak cukup hanya pada pembelian hasil namun juga memfasilitasi penyediaan sarana  dan pendampingan. Melalui pola ini maka bisnis pertanian menjadi menguntungkan”, jelas Mindo. 

Pemberian bantuan secara besar-besar kepada petani bukan hal yang buruk, namun tanpa dibarengi dengan pengembangan sistem kemitraan maka pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan petani dengan pemerintah. Sementara itu dengan pendekatan korporasi rakyat yang mengkoordinir lahan hingga ribuah ha maka penerapan mekanisasi menjadi mungkin.

https://media.glassdoor.com/l/33/2c/dd/a7/kantoor-en-laboratorium-van-friesland-foods-in-leeuwarden.jpg

Gambar. Kantor Friesland Foods milik Koperasi Ternak di Belanda

Sementara menurut anggota Komisi IV DPR RI tersebut pengembangan koperasi tidak sebatas pada pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi namun juga mendorong petani menjadi investor melalui penumbuhan perusahaan yang mempekerjakan tenaga professional, nantinya menangani pemasaran produk premium, produksi atau distribusi sarana pertanian, transportasi hasil panen, dll.  Dalam konteks ini petani tidak mendapatkan kemudahan akses pasar melalui koperasi namun juga dalam hal penyediaan jasa lainnya dari perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki oleh petani seperti halnya koperasi ternak di Belanda yang memiliki pabrik susu.

Jika pendekatan ini dilakukan secara konsisten dari tahun 2019 – 2024 maka swasembada pangan dapat dicapai. Ketika pertanian penyediaan pangan menjadi bisnis yang menguntungkan maka tanpa bantuan pemerintahpun, akan banyak pihak yang ingin berbisnis di pangan, serta petani akan menjaga lahan pertanian untuk tidak beralih fungsi untuk keperluan lain.