Copyright 2020 - Custom text here

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0e/13/fb/ea/open-cocoa-bean.jpg

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Saat ini kakao Indonesia mengalami sejumlah tekanan, mulai dari fluktuasi harga, serangan hama hingga tata niaga yang sangat tidak efisien. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan maka laju penurunan luasan kakao akan terus berlanjut.

Menurut Gamal Nasir, pengamat perkebunan, sudah seharusnya menerapkan kebijakan kemitraan pada perkebunan kakao dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang ada saat ini. Ia membandingkan dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan disebabnya adanya pola kemitraan antara perusahaan dengan petani. Tidak heran saat ini banyak petani yang merubah tanaman dari kakao ke kelapa sawit karena dinilai lebih menguntungkan.

“ Ketantuan agar industri pengolahan memiliki kebun, baik dikembangkan sendiri atau bekerjasama dengan masyarakat. yang berlaku pada industri binaan Kementerian Pertanian, seharusnya juga diterapkan pada industri kakao. Dengan kemitraan seperti ini maka akan terbangun jejaring antara industri dengan petani”, jelas Gamal.

Pemerintah dapat menerapkan zoning pembagian wilayah binaan industri. Peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan penguatan kelembagaan petani atau menyediakan hal-hal yang tidak bisa disediakan melalui kemitraan. Misalnya membangun infrastruktur jalan atau penyediaan sarana lainnya. Sementara dengan adanya kemitraan, perusahaan dapat membina petani secara langsung. Perusahaan mendapatkan manfaat dari sisi ketersediaan bahan baku dengan optimal dan harga kompetitif dampak dari tata niaga yang lebih efisien.

Sayangnya pola kemitraan ini tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Sementara bantuan perusahaan kepada masyarakat sifatnya hanya charity dan yang umunya disalurkan melalui LSM namun kurang berdampak membangun sistem pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Pasalnya dalam kaitan pembelian biji kakao industri masih mengandalkan jasa para trader atau pengepul. Pola ini, menurut founder Gamal Institute tersebut, harus diubah jika ingin perkebunan kakao nasional berkelanjutan