Copyright 2019 - Custom text here

https://succesary.files.wordpress.com/2008/11/anke-tanaman-rambat.jpg

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tidak lagi sekedar memberikan bantuan untuk perbaikan tanaman melalui kegiatan perluasan, peremajaan dan intensifikasi. Namun untuk sebuah tujuan yang jelas yakni pengembangan kawasan perkebunan terpadu yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Demikian ungkap Direktur Jenderal Perkebunan, Bambang. Kedepan program pengembangan perkebunan tidak hanya fokus pada peningkatkan produksi namun juga bagaimana menjadikan petani bermartabat dan bisa dihasilkan produk-produk perkebunan berdaya saing.

Oleh sebab itu ke depan Ditjenbun akan mengembangkan kawasan ekonomi terpadu berbasis perkebunan. Di mana disana ada pusat pengolahan, kelembagaan ekonomi yang kuat sehingga dapat menarik perhatian investor.  

Untuk mewujudkan hal tersebut Bambang menilai tidak  bisa hanya mengandalkan Ditjebun saja. “Membangun perkebunan harus melibatkan banyak orang, karena ini adalah sektor strategis”, jelasnya.

Oleh sebab itu ke depan Bambang mengharapkan daerah tidak datang hanya dengan data tanaman rusak atau tanaman tua sehingga wajib dibantu. Melainkan membawa sebuah konsep dimana  telah tersedia kebun dengan hamparan tertentu. Misalnya kelapa dengan luasan 1000 ha atau hamparan kopi seluas 500 ha yang berada dalam kawasan baik dalam satu atau beberapa desa.

Sehingga Ditjebun kemudian memberikan dukungan agar kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi terpadu melalui alokasi penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan. Serta mengajak pihak lainnya baik itu lintas Direktorat di Kementan atau antar kementerian untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Lalu selanjutnya Ditjenbun bersama Pemda berusaha menarik pihak swasta untuk membangun kemitraan.

Pada kawasan tersebut diharapkan dapat dihasilkan produk-produk yang terstandarisasi. “Jadi jangan sampai perkebunan  kelapa dari sebuah kawasan terpadu hanya bisa menghasilkan kopra, itupun dengan mutu yang berbeda-beda. Dari kawasan kelapa terpadu diharapkan bisa dihasilkan kopra sesuai SNI, asap cair, serabut diolah  untuk dijadikan jok, air menjadi nata de coco. Sehingga pada akhirnya masyarakat menikmati nilai tambahnya”, jelas Bambang.

Dalam kaitan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera mengumpulkan data secara detail. Tidak lagi data estimasi luasan. Harus jelas mana kebun-kebun yang berada dalam hamparan dan terawat baik. Sehingga melalui dukungan Ditjenbun diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi, agrowisata, agropolitan dsb. Ini sekaligus menjadi tantangan buat daerah untuk menunjukkan hasil pengembangan perkebunan yang telah dilakukan.

Pada kawasan tersebut Dirjebun akan menfasilitasi pengembangan Lembaga Ekonomi berbasis desa , unit pengolahan, bantuan pemeliharaan dan melakukan koordinasi dengan melibatkan pihak lain lintas direktorat dan lintas kementerian seperti Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri menengah, Kementerian Pariwisata untuk pengembangan agrowisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengembangan agroforestry, dsbnya. “Kita harus meninggalkan ego sektoral dalam pengembangan perkebunan. Ini adalah komoditas bisnis dan strategis sehingga harus dikembangkan secara perspektif bisnis dan harus melibatkan pemikiran banyak pihak", kata Bambang.

Ketika kita tidak bisa membangun kawasan yang mampu menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi skala ekonomi maka mustahil mampu menarik investor untuk bermitra.  Dan itu sudah menjadi masalah yang dihadapi perkebunan selama bertahun-tahun.

Lalu kawasan ini akan terkoneksi antar kabupaten, antar Provinsi dan menetapkan salah satu provinsi sebagai koordinator. Misalnya untuk kelapa Sulawesi Utara, kopi adalah Aceh. Sehingga ketika ada kebutuhan minyak kelapa 1000 liter per bulan maka koordinator yang akan menghubungi kawasan sentra lainnya untuk secara bersama menyiapkan kebutuhan tersebut. Sistem ini dibangun secara formal melibatkan pemerintah sebagai fasilitator.

“Ini saatnya membangun perkebunan tidak hanya berfokus pada produktivitas namun juga pada nilai tambah. Pasalnya pembangunan perkebunan tanpa berujung para kesejahteraan petani maka program tersebut kehilangan maknanya”, pungkas Bambang.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari pakar perkebunan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Taryono. “Ini hal yang menarik, ketika tidak hanya menempatkan petani sebagai ‘latar belakang’ pengembangan program, namun harus menjadi sentral”, jelasnya.

Menurutnya ini saatnya pembangunan perkebunan berorientasi pada manusia, bukan sekedar semata-mata pada peningkatkan produksi semata. Serta pada pengembangan sistem yang mampu menciptakan kemandirian pada petani. Dalam hal ini pengembangan agropolitan atau ekonomi berbasis kawasan adalah salah satu strategi yang sudah seharusnya dikembangkan.