Copyright 2019 - Custom text here

http://agro.kemenperin.go.id/post/resized/610x380/images/PERKEBUNAN_SAWIT1.jpg

JAKARTA-GAMAL INSTITUTE. Tidak ada satupun perusahaan kelapa sawit yang bisa beroperasi di Indonesia tanpa adanya persetujuan dari pemerintah. Entah itu pemerintah pusat maupun daerah. Dimana dasar kewenangan pemerintah tersebut adalah UU atau berbagai peraturan yang berkekuatan hukum. Sehingga aneh jika pemerintah lalu mengatakan tidak berdaya menindak perusahaan yang nakal.

Demikian pendapat Rino Afriano, pelaku perkebunan asal Riau. Suatu kali ia mendengar keluhan dari pejabat di Prov Riau tentang perusahaan kelapa sawit yang tidak berlaku adil, kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Seolah-olah pemerintah tidak memiliki daya.

Menurutnya tidak seharusnya pemerintah menjadi tidak berdaya terhadap perusahaan. Apalagi mengingat perangkat hukum untuk mengawasi perusahaan perkebunan cukup berlapis.

Berdasarkan Permentan 07 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan disebutkan setiap perusahaan perkebunan termasuk kelapa sawit wajib dinilai setahun sekali selama masa pembangunan dan paling sedikit sekali dalam 3 tahun setelah masa operasional. Lalu hasil penilaiannya berupa kelas kebun A, B, C, D, E selama masa pembangunan dan I, II, III, IV, V.

Perusahaan yang mendapatkani kelas kebun D, E atau IV, V jika  tidak berhasil memperbaiki kelas kebunnya dalam jangka waktu tertentu dapat cabut izinnya. Sementara perusahaan  perkebunan  yang tidak  bersedia  untuk  dilakukan penilaian,  dinyatakan  sebagai perusahaan perkebunan kelas E dan/atau kelas V. Penilaian kebun pada masa pembangunan mencakup legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun  dan/atau  unit  pengolahan  hasil  perkebunan,  kepemilikan  sarana  prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu  Tanaman,   penerapan   hasil   AMDAL   atau   UKL   dan   UPL,   penumbuhan   dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan

Sementara penilaian kebun mencakup berbagai aspek  legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan. Sangat holistic sehingga jika ada perusahaan yang nakal maka akan terindentifikasi melalui penilaian usaha perkebunan.

Lalu berdasarkan Permentan 98 tahun 2014 tentang Izin Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan sejumlah kewajiban perusahaan antara lain memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam waktu 3 tahun, melakukan pembangunan kebun tanpa bakar, memiliki SDM dan sarana pengendalian OPT. jika perusahaan tidak mewujudkan kewajibannya maka izinnya dapat dicabut.

Kemudian pemerintah juga telah menerapkan ISPO  yang sifatnya adalah mandatory. Dimana yang dapat dinilai adalah perusahaan yang telah memiliki kelas kebun I, II dan III. Dan perusahaan  yang tidak memiliki sertifikat ISPO hingga jangka waktu tertentu akan dicabut izinnya oleh pemerintah.  

Lalu ketika perusahaan yang dicabut izinnya kemudian tetap menjalankan usahanya maka berdasarkan UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan maka pemilik perusahaan akan terkena sanksi pidana penjara 5  tahun dan denda paling banyak Rp l0 M.

“Jadi melihat untaianregulasi yang mengatur usaha perkebunan termasuk kelapa sawit dan memberi kewenangan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah maka tidak ada cerita jika pemerintah merasa tidak berdaya. Kecuali dikondisikan demikian karena adanya hal-hal yang berjalan tidak sesuai ketentuan”, tegas Wakil Sekjen APKASINDO tersebut.