Copyright 2022 - Custom text here

 

PEKANBARU-GAMAL INSTITUTE. Land clearing adalah proses awal dalam kegiatan peremanjaan kelapa sawit. Namun jika dilakukan dengan tidak cermat dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang.

Menurut Susanto, pakar pengembangan perkebunan, pelaksanaan pembersihan lahan kelapa sawit tidak semata-mata urusan menumbangkan pohon yang sudah tua namun juga harus memperhatikan kaidah-kaidah teknis.

Ia menyebutkan jika operator pengerjaan land clearing harus memiliki pengalaman dalam melakukan replanting di kebun yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) mengingat ke depan semua kebun harus bersertifikat berkelanjutan. Dalam ISPO ada standar kerja yang harus dipatuhi, seperti kontraktor harus punya ijin timbun BBM, melakukan penyimpangan secara tepat BBM dan pembuangan oli harus dengan cara-cara yang tidak membahayakan lingkungan,

Lalu tidak semua areal dapat dibersihkan. Ada bagian tertentu yang dibiarkan tumbuh secara alami dalam kaitan konservasi maupun perlindungan daerah aliran sungai.

Selain itu proses pembersihan lahan harus dilakukan secara cermat jangan sampai hasil chipping tidak halus sehingga proses lapuknya lama dan  akibatnya menjadi sarang kumbang atau tikus. Atau, proses penumbangan masih menyisahkan bagian tanaman sehingga menjadi tempat tumbuhnya ganoderma.

Selain itu pelaksana land clearing wajib memiliki Surat Izin Operasional yang berarti petugas kegiatan tersebut mengikuti berbagai pelatihan dan fasilitas yang ada memadai. Jika ini tidak diperhatikan proses pengerjakan dapat menimbulkan berbagai resiko kepada lingkungan sekitar. Pernah terjadi dampak ekskapator yang tidak ditangani dengan baik mengakibatkan kebakaran dan kemudian memicu kebakaran kebun pada saat pembukaan lahan dilakukan pada saat musim kemarau di lahan gambut.

Jadi dalam kaitan memilih mitra yang mengerjakan pembersihan lahan sebaiknya memperhatikan beberapa kriteria penting yakni kontraktor tersebut harus memiliki pengalaman mengerjakan replanting di kebun kelapa sawit di kebun yang memiliki sertifikat ISPO. Operator alat berat harus memiliki Surat Izin Operasional (SIO) paling minimal 1 tahun. Lalu kontraktur memiliki Surat Izin Alat.

Susanto mengingatkan petani khususnya koperasi peserta PSR yang tengah mencari mitra pelaksana land clearing agar tidak tergiur dengan biaya murah, namun harus melihat kredibilitas dan track record dari pelaksana. Jangan sampai proses pembersihan lahan yang tidak ideal menimbulkan kerugian di kemudian hari.